Serang, Lenterahukum.com — Proyek revitalisasi SMP Negeri 2 Cikande yang menelan anggaran miliaran rupiah kini menjadi sorotan publik. Pelaksanaan proyek yang seharusnya mengedepankan kualitas pekerjaan, pemberdayaan masyarakat sekitar, serta keselamatan kerja, justru diduga menyimpan sejumlah persoalan yang memantik pertanyaan dari berbagai pihak, pada Selasa 02 juni 2026.
Berdasarkan hasil pantauan di lokasi, sejumlah pekerja terlihat melakukan aktivitas pembangunan tanpa menggunakan alat pelindung diri (APD) sebagaimana diwajibkan dalam standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kondisi tersebut dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pekerja sekaligus mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek.
Selain persoalan K3, proyek revitalisasi sekolah tersebut juga diduga melibatkan tenaga kerja dari luar daerah dalam jumlah cukup banyak. Fakta ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengingat proyek pemerintah pada umumnya diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekitar melalui penyerapan tenaga kerja lokal.
“Proyek pemerintah seharusnya tidak hanya mengejar target fisik bangunan, tetapi juga memperhatikan keselamatan kerja dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Jika pekerja lokal tidak dilibatkan secara maksimal dan K3 diabaikan, tentu patut dipertanyakan,” ujar salah seorang narasumber.
### Sejumlah Temuan Menjadi Sorotan
Dari hasil investigasi di lapangan, awak media menemukan beberapa hal yang menjadi perhatian, di antaranya:
* Adanya pekerja yang didatangkan dari luar daerah.
* Pekerja terlihat tidak menggunakan APD secara lengkap saat bekerja.
* Mekanisme pembayaran upah pekerja belum dijelaskan secara transparan.
* Penggunaan material semen merek Conch ukuran 40 kilogram dengan harga yang diduga lebih rendah dari standar HSPK.
* Pengawasan proyek dinilai belum optimal.
* Ketua pelaksana P2SP disebut bukan berasal dari unsur sekolah.
### Pengakuan Pekerja dan Pelaksana
Dirman yang mengaku sebagai kepala tukang mengatakan dirinya berasal dari Purwakarta bersama tujuh pekerja lainnya. Ia mengaku direkrut oleh Bahrudin karena memiliki hubungan keluarga. Menurutnya, sistem pembayaran dilakukan secara harian dan dirinya telah menerima uang transportasi sebesar Rp3 juta untuk keberangkatan pekerja.
Sementara itu, Bahrudin yang disebut sebagai Ketua Pelaksana P2SP membenarkan dirinya bukan berasal dari unsur sekolah, melainkan warga Cikande Permai yang diperbantukan dalam pelaksanaan proyek. Ia menyatakan pekerja yang digunakan merupakan kombinasi antara warga lokal dan pekerja dari Purwakarta.
Terkait temuan pekerja tanpa APD, Bahrudin mengaku telah memberikan arahan dan briefing setiap pagi kepada para pekerja mengenai pentingnya penggunaan alat keselamatan kerja. Namun menurutnya, masih terdapat pekerja yang tidak mematuhi instruksi tersebut.
Di sisi lain, Surahman selaku Ketua Komite sekaligus Ketua Pelaksana P2SP menjelaskan bahwa pekerjaan revitalisasi meliputi perbaikan ruang kelas, plafon, genteng, kusen hingga keramik. Ia memastikan seluruh material yang digunakan telah sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan.
Kepala SMPN 2 Cikande, Tri, juga menegaskan bahwa material yang digunakan dalam proyek revitalisasi telah mengikuti hasil bimbingan teknis dan ketentuan yang berlaku.
### APH dan Dinas Terkait Diminta Turun Tangan
Munculnya berbagai temuan di lapangan membuat masyarakat meminta Dinas Pendidikan, Inspektorat, serta aparat penegak hukum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek revitalisasi SMPN 2 Cikande. Langkah tersebut dianggap penting guna memastikan proyek yang dibiayai oleh uang negara benar-benar dilaksanakan sesuai aturan, spesifikasi teknis, serta mengutamakan keselamatan kerja.
Pasalnya, aspek K3 bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi dalam setiap proyek konstruksi. Terlebih pekerjaan dilakukan di lingkungan sekolah yang masih menjadi tempat aktivitas pendidikan.
Hingga berita ini diterbitkan, dinas terkait belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai temuan dan dugaan yang berkembang di lapangan. Masyarakat berharap adanya klarifikasi serta pengawasan lebih ketat agar pelaksanaan proyek berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. (Tim investigasi)
0 comments:
Post a Comment