header ads

Revitalisasi KB PAUD Harapan Bangsa Mekarsari Disorot, Dugaan Pengurangan Spek Besi dan Material Pondasi Mencuat

SERANG, Lenterahukum.com — Pelaksanaan proyek revitalisasi KB PAUD Harapan Bangsa di Desa Mekarsari, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten, menuai sorotan serius. Sejumlah material bangunan yang digunakan dalam pekerjaan tersebut diduga tidak sesuai spesifikasi teknis. Tak hanya itu, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lokasi proyek juga dipertanyakan.

Proyek yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 dengan nilai anggaran sebesar Rp720.048.440 tersebut dilaksanakan melalui Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), dengan masa pengerjaan 102 hari kalender, terhitung sejak 9 November 2026 hingga 28 Februari 2027.

Berdasarkan hasil pemantauan tim media di lokasi pada Senin, ditemukan sejumlah kejanggalan yang perlu mendapat perhatian serius dari instansi berwenang. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penggunaan material batu kali untuk pondasi yang secara kasatmata terlihat berwarna kemerahan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kualitas dan kelayakan material yang digunakan.

Tim media mendesak Dinas Pendidikan serta instansi teknis terkait agar tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga mengambil sampel material untuk diuji melalui laboratorium independen guna memastikan mutu dan kelayakannya sesuai standar konstruksi.

Sorotan berikutnya tertuju pada penggunaan semen merek Jakarta. Penggunaan merek tersebut dipertanyakan terkait kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis, dokumen perencanaan, serta standar mutu material yang dipersyaratkan dalam pekerjaan. Kesesuaian harga satuan material dengan dokumen anggaran juga perlu ditelusuri secara transparan.

Dugaan Selisih Diameter Besi, Keterangan Konsultan Dipertanyakan

Persoalan yang lebih serius ditemukan pada pekerjaan pembesian. Berdasarkan pengukuran tim media di lapangan, diameter besi yang terpasang terukur sekitar 10,6 mm, sementara besi cincin atau sengkang terukur sekitar 7,6 mm.

Temuan tersebut menjadi perhatian karena pihak konsultan pengawas sebelumnya memberikan keterangan bahwa pembesian menggunakan besi berukuran 12 mm dan besi cincin ukuran 8 mm.

"Untuk pembesian ini kami menggunakan besi ukuran 12 dan untuk cincinnya menggunakan ukuran 8," ujar konsultan melalui pesan WhatsApp saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).

Pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan ketika hasil pengukuran fisik di lapangan menunjukkan angka yang berbeda. Jika spesifikasi yang dipersyaratkan memang besi 12 mm dan cincin 8 mm, maka perbedaan hasil pengukuran tersebut perlu dijelaskan secara teknis dan dibuktikan melalui pemeriksaan lebih lanjut.

Jangan sampai perbedaan antara spesifikasi dalam dokumen perencanaan dengan material yang benar-benar terpasang luput dari pengawasan. Sebab, persoalan ukuran besi bukan sekadar urusan angka, melainkan berkaitan langsung dengan mutu struktur dan keamanan bangunan.

Dalam pelaksanaan revitalisasi satuan pendidikan melalui mekanisme swakelola, P2SP dan pihak-pihak yang bertanggung jawab wajib memastikan penggunaan anggaran serta material sesuai ketentuan. Mekanisme swakelola bukan alasan untuk mengabaikan spesifikasi teknis, apalagi membuka celah terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran.

K3 Terabaikan, Keselamatan Pekerja Dipertanyakan

Selain persoalan material, penerapan standar K3 di lokasi proyek juga menjadi sorotan. Berdasarkan pantauan tim media, sejumlah pekerja terlihat melakukan aktivitas konstruksi tanpa dilengkapi alat pelindung diri (APD) yang memadai, seperti helm keselamatan, rompi kerja, dan sepatu pelindung.

Kondisi tersebut patut menjadi perhatian. Mengingat pekerjaan konstruksi memiliki risiko kecelakaan kerja, penerapan keselamatan tidak boleh dianggap sebagai formalitas semata.

Hal ini juga perlu menjadi perhatian pihak pelaksana dan pengawas dengan mengacu pada ketentuan keselamatan kerja, termasuk UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

APH dan Inspektorat Diminta Turun Tangan

Atas sejumlah temuan tersebut, tim media meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, Inspektorat, serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek revitalisasi KB PAUD Harapan Bangsa.

Pemeriksaan perlu mencakup kesesuaian material dengan RAB dan gambar teknis, pengukuran diameter besi, pengujian mutu material pondasi, kesesuaian penggunaan semen, hingga evaluasi pelaksanaan K3.

Jangan sampai anggaran negara yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan justru menyisakan persoalan mutu bangunan akibat lemahnya pengawasan.

Bangunan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak-anak usia dini harus mengutamakan kualitas, kekuatan, dan keselamatan. Karena itu, setiap dugaan ketidaksesuaian tidak boleh dibiarkan tanpa klarifikasi dan pemeriksaan objektif.

Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih berupaya memperoleh penjelasan lebih lanjut dari pihak P2SP, konsultan pengawas, maupun pihak terkait lainnya. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak guna menjaga prinsip keberimbangan serta praduga tak bersalah.

(Red/Tim) 



0 comments:

Post a Comment