Serang, Banten| lenterahukum.com – Proyek revitalisasi PAUD Kober Bina Bani Sudara di Desa Tambiluk, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten, senilai Rp823.275.663,- dari APBN 2026 menuai sorotan tajam, pada Jum'at 14 Agustus 2026.
Proyek dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender, 5 Agustus hingga 30 November 2026, diduga menyimpan persoalan terkait spesifikasi material dan penerapan keselamatan kerja (K3).
Hasil pantauan dan pengukuran awak media menggunakan sigmat menemukan besi tulangan kolom sekitar 9,5 mm, sementara spesifikasi disebut 10 mm full. Besi sengkang atau cincin juga terukur sekitar 6,5 mm, sedangkan spesifikasi disebut 8 mm full.
Tak hanya besi, penggunaan semen merek Conch juga perlu dicocokkan dengan RAB dan spesifikasi teknis proyek. Sejumlah pekerja terlihat tidak menggunakan APD secara lengkap, menambah tanda tanya terhadap pengawasan keselamatan kerja di lokasi.
Klaim Pelaksana Berbeda dengan Hasil Pengukuran
Ironisnya, ketika dikonfirmasi, pihak pekerja dan pelaksana menyatakan material besi telah sesuai spesifikasi. Pelaksana menyebut besi sloof berukuran 13 mm, kolom tengah 10 mm, dan cincin 8 mm.
Perbedaan antara hasil pengukuran lapangan dengan keterangan pelaksana ini tidak boleh berhenti sebagai perang klaim.
Kalau benar sesuai, ukur bersama. Kalau memang tidak sesuai, perbaiki dan pertanggungjawabkan.
Dengan nilai proyek mencapai lebih dari Rp823 juta, publik berhak mendapatkan kepastian bahwa setiap material dan volume pekerjaan benar-benar sesuai dokumen yang telah ditetapkan.
Proyek tersebut meliputi pembangunan dua ruang kelas dan satu ruang UKS dengan jumlah pekerja disebut sebanyak 12 orang. Karena merupakan fasilitas pendidikan, kualitas konstruksi dan keselamatan kerja seharusnya menjadi prioritas, bukan sekadar mengejar progres pekerjaan.
Pengawasan Jangan Sekadar Formalitas
Pertanyaan paling mendasar kini mengarah kepada pihak pengawas:
Di mana pengawasan ketika muncul perbedaan ukuran material dan pekerja diduga tidak menggunakan APD secara lengkap?
Masyarakat mendesak Inspektorat dan BPK segera turun melakukan pemeriksaan teknis dan administrasi secara menyeluruh, meliputi RAB, spesifikasi material, diameter besi, volume pekerjaan, penggunaan semen, dokumen pembelian, hingga kinerja pengawas proyek.
APBN adalah uang rakyat. Spesifikasi bukan formalitas, pengawasan bukan pajangan, dan proyek pendidikan bukan tempat untuk bermain-main dengan kualitas.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Serang terkait dugaan ketidaksesuaian tersebut.
Awak media akan terus memantau perkembangan proyek dan membuka ruang hak jawab serta klarifikasi bagi pihak sekolah, pelaksana, pengawas, maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
Publik tidak membutuhkan proyek yang sekadar selesai. Publik membutuhkan proyek yang benar-benar sesuai spesifikasi, berkualitas, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(Suganda)
0 comments:
Post a Comment