SERANG, Lenterahukum.com — Kualitas pembangunan jalan paving blok di Kampung Tangkele, Desa Nagara Padang, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten, menuai sorotan tajam. Proyek yang menelan anggaran pemerintah sebesar Rp157.568.700 tersebut diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis. Sejumlah paving ditemukan patah, kastin gompal, hingga lapisan dasar abu batu yang diduga terlalu tipis.
Berdasarkan hasil investigasi dan pengamatan tim awak media di lokasi, kondisi hasil pekerjaan memperlihatkan sejumlah indikasi yang patut dipertanyakan. Beberapa paving blok tampak patah, sementara pemasangan kastin terlihat gompal dan renggang. Bahkan, ketebalan hamparan abu batu sebagai lapisan dasar pemasangan paving diduga kurang dari satu sentimeter berdasarkan pengukuran di lapangan.
Temuan tersebut bukan persoalan sepele. Lapisan dasar merupakan salah satu komponen penting yang menentukan kestabilan dan daya tahan konstruksi paving blok. Jika dikerjakan tidak sesuai spesifikasi, bukan tidak mungkin jalan akan cepat bergelombang, amblas, bahkan mengalami kerusakan sebelum waktunya.
Anggaran Rp157 Juta, Kualitas Pekerjaan Justru Dipertanyakan!
Ironisnya, proyek yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah tersebut justru memperlihatkan kondisi fisik pekerjaan yang memunculkan tanda tanya besar.
Saat dikonfirmasi di lokasi, seorang pekerja menyampaikan bahwa pekerjaan telah berlangsung sekitar 14 hari kerja. Ia juga mengaku tidak mengetahui persoalan pembayaran upah pekerja.
"Kalau soal upah pekerja, saya tidak tahu, Pak. Pelaksana proyek dan konsultan pengawas juga tidak ada di lokasi. Kalau hari ini tidak hujan, kemungkinan pekerjaan selesai," ungkap pekerja tersebut.
Pekerja itu menyebutkan bahwa pekerjaan ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 15 hari kalender.
Kontrak 60 Hari, Mengapa Ditargetkan Selesai 15 Hari?
Hal lain yang patut mendapat perhatian adalah perbedaan masa pelaksanaan pekerjaan.
Berdasarkan dokumen kontrak, proyek tersebut memiliki masa pelaksanaan selama 60 hari kalender. Namun, berdasarkan keterangan pekerja, pekerjaan ditargetkan selesai hanya dalam waktu sekitar 15 hari kalender.
Percepatan pekerjaan pada dasarnya bukan persoalan selama seluruh tahapan konstruksi tetap memenuhi spesifikasi teknis, standar mutu, dan ketentuan kontrak.
Namun, ketika ditemukan paving patah, kastin gompal, serta dugaan tipisnya lapisan abu batu, percepatan tersebut layak dievaluasi. Jangan sampai kejar target penyelesaian justru mengorbankan kualitas pembangunan.
Pertanyaan publik pun semakin relevan: apakah seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar kerja, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan?
PPTK dan Konsultan Pengawas Jangan Sekadar Nama dalam Dokumen!
Minimnya keberadaan pelaksana maupun konsultan pengawas di lokasi, sebagaimana disampaikan pekerja, turut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan proyek.
Padahal, pengawasan bukan sekadar formalitas administrasi. Setiap tahapan pekerjaan harus dipastikan memenuhi standar, mulai dari persiapan lapisan dasar, ketebalan abu batu, kualitas paving, hingga pemasangan kastin.
Adapun identitas kegiatan berdasarkan dokumen kontrak sebagai berikut:
Instansi: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang.
Metode Pemilihan: Pengadaan Langsung.
Nomor Kontrak: 602/PK.10996606000/SPK/PKK-DPRKP/2026.
Tanggal Kontrak: 6 Oktober 2026.
Sumber Dana: PBJT – Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain.
Nilai Kontrak: Rp157.568.700,00 termasuk PPN.
Masa Pelaksanaan: 60 hari kalender.
Masa Pemeliharaan: 180 hari kalender.
Penyedia: CV Abel Jaya.
Awak media telah berupaya meminta klarifikasi kepada Asep selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan resmi.
Inspektorat dan Dinas Diminta Turun ke Lapangan!
Atas temuan tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang diminta tidak menutup mata. Pemeriksaan fisik secara menyeluruh perlu segera dilakukan untuk memastikan apakah pekerjaan benar-benar sesuai dengan spesifikasi teknis dan nilai kontrak.
Inspektorat Kabupaten Serang juga diharapkan melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan.
Jangan sampai anggaran ratusan juta rupiah hanya menghasilkan pembangunan yang kualitasnya dipertanyakan. Uang yang digunakan merupakan uang publik, sehingga setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan melalui pekerjaan yang bermutu, bukan sekadar terlihat selesai.
Pembangunan bukan hanya soal paving terpasang dan proyek dinyatakan rampung. Kualitas, ketahanan, transparansi, serta tanggung jawab penggunaan anggaran harus menjadi ukuran utama.
Jika dugaan ketidaksesuaian tersebut terbukti, penyedia jasa harus diminta melakukan perbaikan sesuai ketentuan kontrak. Sebab, masyarakat berhak mendapatkan hasil pembangunan yang layak, bukan pekerjaan yang berpotensi menjadi persoalan baru setelah proyek diserahterimakan.
(Jamhari)
0 comments:
Post a Comment