SERANG, LenteraHukum.com — Pelaksanaan proyek pembangunan dan rehabilitasi SMP Negeri 1 Pamarayan, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten, menuai sorotan serius. Proyek yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil (PBH) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.111.436.249 tersebut diduga menggunakan material besi yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
Berdasarkan informasi pada papan proyek, pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV. Cakra Dua Bersama selaku kontraktor, dengan CV. Putra Nugraha Design sebagai konsultan pengawas.
Hasil investigasi dan pengukuran langsung tim awak media di lokasi pekerjaan menggunakan alat ukur sigmat menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian diameter besi pada sejumlah bagian konstruksi, khususnya besi sloof, balok, kolom utama, dan besi cincin.
Dari hasil pengukuran tersebut, diameter besi yang terpasang pada bagian kolom utama terukur sekitar 11,2 mm, sementara besi cincin terukur sekitar 7,4 mm. Padahal, berdasarkan spesifikasi teknis yang menjadi acuan tim dalam pemeriksaan, besi kolom utama seharusnya berdiameter 12 mm dan besi cincin 8 mm penuh.
Temuan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan mutu material serta kepatuhan pelaksana terhadap spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam dokumen pekerjaan.
Persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi, apabila terbukti, berpotensi memengaruhi kualitas dan kekuatan konstruksi bangunan. Terlebih, proyek tersebut menggunakan anggaran publik dengan nilai lebih dari Rp1,1 miliar yang semestinya dikerjakan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Saat dikonfirmasi di lokasi, salah seorang pekerja menyampaikan bahwa material besi yang digunakan dalam pekerjaan tersebut berukuran 12 mm dan besi cincin 8 mm penuh.
"Proyek pembangunan ini menggunakan ukuran besi 12 mm dan besi cincin 8 mm full. Pelaksana proyek belum datang, Pak. Mungkin nanti kalau mau ke sini juga sekalian membawa bahan material," ungkap seorang pekerja, Sabtu (7/11/2026).
Pernyataan pekerja tersebut justru perlu diklarifikasi lebih lanjut dengan kondisi material yang ditemukan berdasarkan pengukuran lapangan.
Selain dugaan ketidaksesuaian material, tim awak media juga mendapati sejumlah pekerja yang terlihat tidak dilengkapi alat pelindung diri (APD) secara memadai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan proyek.
Padahal, keselamatan pekerja merupakan aspek mendasar yang wajib diperhatikan dalam setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi, bukan sekadar formalitas untuk memenuhi administrasi proyek.
Atas sejumlah temuan tersebut, pihak kontraktor CV. Cakra Dua Bersama dan konsultan pengawas CV. Putra Nugraha Design diminta memberikan penjelasan terbuka terkait spesifikasi material yang digunakan serta fungsi pengawasan selama pekerjaan berlangsung.
Dinas terkait, Inspektorat Kabupaten Serang, hingga aparat pengawas lainnya juga didorong untuk turun langsung melakukan pemeriksaan teknis, termasuk menguji kesesuaian diameter dan mutu material besi yang digunakan dengan dokumen RAB, gambar kerja, serta spesifikasi teknis kontrak.
Jangan sampai anggaran publik bernilai miliaran rupiah justru menghasilkan bangunan yang kualitasnya dipertanyakan. Pengawasan tidak boleh hanya sebatas laporan administrasi, sementara kondisi fisik pekerjaan di lapangan luput dari pemeriksaan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor dan konsultan pengawas belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan temuan tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait demi menjaga keberimbangan informasi serta menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah.
(Murad).
0 comments:
Post a Comment