SERANG, Lenterahukum.com — Pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di SDN Kampung Baru, Kampung Cayur, Desa Kampung Baru, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten, mendapat perhatian terkait kesesuaian material konstruksi yang digunakan di lapangan.
Proyek tersebut bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 dengan nilai anggaran Rp493.173.483 dan waktu pelaksanaan 120 hari kalender, terhitung September hingga Desember 2026. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) SDN Kampung Baru.
Sorotan muncul setelah tim awak media melakukan penelusuran dan pengukuran terhadap sejumlah material besi yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi.
Berdasarkan hasil pengukuran di lapangan, besi pada tiang utama terukur sekitar 9,2 mm, sedangkan ukuran yang disebut dalam pemeriksaan lapangan adalah 10 mm.
Sementara itu, besi sengkang/cincin terukur sekitar 6,7 mm, dibandingkan ukuran yang disebut seharusnya 8 mm. Pada bagian selasar, pengukuran menunjukkan ukuran sekitar 11,2 mm dan 10,9 mm, sementara ukuran yang disebut digunakan adalah 12 mm.
Temuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian material yang terpasang dengan spesifikasi teknis dan dokumen perencanaan proyek.
P2SP Sebut Ukuran Besi Sesuai Ketentuan
Saat dikonfirmasi, Bendahara P2SP SDN Kampung Baru memberikan keterangan bahwa material besi yang digunakan telah mengacu pada ukuran yang ditentukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Ia menyebut besi tiang utama menggunakan ukuran 10 mm, besi lintel 10 mm, besi selasar 12 mm, sedangkan besi sengkang atau cincin menggunakan ukuran 8 mm.
“Kalau besi tiang 10 mm dan besi lintel 10 mm, kemudian besi selasar 12 mm. Untuk besi sengkang atau cincin semuanya menggunakan ukuran 8 mm, kalau pihak yang menjadi konsultan dalam pelaksanaan proyek tersebut bernama Pak Cecep,” jelasnya, Rabu (16/9/2026).
Namun, terdapat perbedaan antara keterangan ukuran material tersebut dengan hasil pengukuran yang dilakukan awak media di lapangan.
Perbedaan tersebut perlu diverifikasi secara teknis karena ukuran aktual material dapat dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk metode pengukuran, kondisi material, dan toleransi manufaktur. Oleh sebab itu, penentuan apakah material memenuhi spesifikasi sebaiknya dilakukan melalui pemeriksaan teknis yang terukur dan mengacu pada dokumen kontrak maupun standar yang berlaku.
Transparansi dan Pengawasan Perlu Diperkuat
Dengan nilai anggaran hampir Rp500 juta, kualitas pekerjaan menjadi bagian penting yang perlu mendapatkan perhatian. Program revitalisasi sekolah pada dasarnya ditujukan untuk menyediakan sarana pendidikan yang aman, layak, dan berkualitas bagi peserta didik.
Karena itu, setiap material yang digunakan semestinya dapat dipertanggungjawabkan kesesuaiannya dengan RAB, gambar kerja, spesifikasi teknis, serta ketentuan program revitalisasi.
Apabila hasil pemeriksaan resmi nantinya menemukan adanya ketidaksesuaian material, pihak terkait perlu melakukan langkah perbaikan sesuai ketentuan. Sebaliknya, apabila material dinyatakan memenuhi persyaratan teknis berdasarkan pemeriksaan yang sah, hasil tersebut juga penting disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Pihak Dinas Pendidikan kabupaten Serang, Inspektorat, konsultan pengawas, dan instansi terkait diharapkan dapat melakukan verifikasi terhadap material dan pekerjaan di lapangan secara objektif.
Pengawasan yang transparan diperlukan agar penggunaan anggaran negara tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, tetapi juga menghasilkan bangunan sekolah yang memenuhi standar mutu dan keselamatan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari instansi berwenang terkait hasil pengukuran dan dugaan ketidaksesuaian material pada proyek revitalisasi SDN Kampung Baru.
(Muhamad)
0 comments:
Post a Comment